RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DUKUNGAN SUKSES IKN

Kepala Bappeda Kab. Sanggau Ir. Yulia Theresia didampingi oleh Kabid PPEPD Yulius Elto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Dukungan Sukses IKN di Swiss Bell Hotel Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 29-30 Maret 2022.

Dalam rapat tersebut dibahas pula bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara, dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan pada Pancasila yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia beydasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kepala Otorita Ibu Kota Negara Ir. Bambang Susantono, MCP, MSCE, PhD dalam arahannya menyampaikan bahwa rencana terpadu ekosistem 3 (tiga) kota akan dikembangkan dengan poros Ibu Kota negara meliputi Samarinda, Balikpapan dan daerah mitra di sekitarnya. Kerjasama antara wilayah tersebut diharapkan akan menjadi pemicu pembangunan khususnya di wilayah Indonesia Timur maupun Indonesia secara keseluruhan.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Hadi Mulyadi, S.Si.,M.Si dalam sambutannya menyampaikan dalam terwujudnya Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur telah   mempersiapkan iklim yang kondusif dalam hal sosial politik. Masyarakat Kalimantan Timur pun siap hidup berdampingan dengan suku, golongan dan agama apa saja.

Rencana tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Dukungan Sukses IKN antara lain :

  1. Memastikan seluruh daerah mendukung dan mensukseskan pembangunan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi di masa depan dan symbol identitas nasional.
  2. Memastikan stabilitas pada daerah dengan dukungan multi pihak tetap kondusif dan terkendali dalam rangka Pemilu serentak Tahun 2024 dan dukungan sukses Ibu Kota Nusantara.
  3. Memastikan formulasi kebijakan perencanaan daerah Tahun 2023 memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/964/Polpum Tanggal 8 Februari 2022 Hal Dukungan Anggaran Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Menyelengarakan Urusan Pemerintahan Umum Di Daerah. Serta Surat Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/1441/Polpum Tanggal 2 Maret 2022 Hal Penyusunan RKPD Dan KUA PPAS Penyelenggaraan Pemerintahan Umum DI Daerah Tahun Anggaran 2023.

Anda mungkin juga berminat Berita Lainnya dari penulis

Leave a Reply