Untuk memastikan strategi akselerasi kebijakan dengan model kepimpinan transformasional terus berkelanjutan, Bappeda Sanggau melakukan diskusi bersama tim teknis pengampuh indikator layanan penerapan standar pelayanan minimal di Kabupaten Sanggau. Tindaklanjut pertemuan bersama Bupati Sanggau dan para pihak pengampuh standar pelayanan minimal pada hari Rabu 10 Agustus 2022, maka pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 dilakukan diskusi bersama tim teknis. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar pesan dan informasi yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan tersampaikan. Pertemuan kali ini bagian dari sharing informasi aksi perubahan dalam rangka strategi akselerasi kebijakan penerapan indikator layanan standar pelayanan minimal dengan model kepemimpinan transformasional.
Penerapan standar pelayanan minimal, selain merupakan kebijakan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, pada sisi lain penerapan indikator layanan standar pelayanan minimal juga merupakan bagi dari aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator. Tahapan penerapan standar pelayanan minimal, dimulai dari proses perencanaan, implementasi, monitong dan evaluasi yang diakhiri dengan inputan capaian dengan evidence yang valid dan komprehesif melalui aplikasi e-spm yang dikelola langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Beberapa permasalahan yang ditemukan ketika sharing informasi, diantaranya adalah semangat perubahan belum sepenuhnya menjadi roh para pihak yang terlibat langsung dalam proses penerapan indikator layanan standar pelayanan minimal sehingga kepemimpinan transformasional dengan model komunikasi persuasif dan merangkul para pihak menjadi efektif untuk meningkatkan capaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Sanggau. Beberapa kesimpulan dari hasil sharing informasi diantaranya, pioner perencana dan admin e-spm memiliki komitmen untuk menjadi bagian dari sanggau mengukir sejarah. Rencana tindaklanjutnya diantaranya adalah melakuan pertemuan rutin para pihak yang tergabung dalam tim teknis per triwulan sebelum dilakukan proses penginputan laporan pada aplikasi e-spm agar data dan dokumen yang diinput beserta evidencenya terverifikasi dan tervalidasi. Standar pelayanan minimal adalah komponen terkecil dalam postur perencanaan dan penganggaran sehingga terkadang luput dari pembahasan. Project leader mengajak para pihak dan perangkat daerah pengampuh standar pelayanan minimal untuk memperhatikan indikator layanan standar pelayanan minimal, walaupun hanya partikel kecil karena manakala kita setia dalam perkara–perkara kecil, kita juga akan setia dalam perkara–perkara besar.
Tinggalkan Balasan