https://kuesioner.oxygen.id/nbproject/private/spulsa/ https://rsudsosodoro.bojonegorokab.go.id/wp-content/-/rs-dana/ https://rsudsosodoro.bojonegorokab.go.id/wp-content/plugins/demo-gratis/ https://akhmal.smkn1samarinda.sch.id/wp-includes/spulsa/ https://aeac.psti.unisayogya.ac.id/wp-includes/system/ https://taep.umm.ac.id/template/app/ https://sinar.febi.iainlangsa.ac.id/febisystem/plugins/selotgacorku/ https://digilib.unjani.ac.id/wp-includes/class/sdana/ https://lapor.jogjaprov.go.id/admin/demo/ https://desawisata.kemendesa.go.id/vendor/sgacor/

Kunjungan Bappeda Bengkayang ke Kantor Bappeda Kabupaten Sanggau – BAPPEDA

Kunjungan Bappeda Bengkayang ke Kantor Bappeda Kabupaten Sanggau

Bappeda Kabupaten Sanggau menerima kunjungan dari perwakilan Bappeda Kabupaten Bengkayang pada hari Senin, tanggal 30 November 2020. Kunjungan disambut langsung oleh Sekretaris Bappeda Shopiar Juliansyah, SE, MM didampingi Plt. Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Yulius Elto, S.Sos, M.A.P dan Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Abang Suriyanto, S.AP.

Rombongan Bappeda Bengkayang terdiri dari Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Antonius Yewin, Kasubbid Pemberdayaan Masyarakat Lelen Amin, Pelaksana Bidang sosial Budaya dan Pemerintahan Mariati, dan Staf Sekretariat Libertus Supardi. Maksud dari kunjungan tersebut adalah untuk berkonsultasi dan diskusi mengenai penyusunan kajian Stategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pada Kesempatan ini, Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan bappeda kab. Bengkayang menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Terkait Kajian SPKD berdasarkan permendagri berubah menjadi RPKD, tahun 2020 sudah akan disusun karena covid-19 kegiatannya ditunda. Namun setelah pelaksanaan vidcon bersama kemendagri penyusunan RPKD adalah wajib.
  2. Pesan dari Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang terkait dengan CSR. Bagaimana pengelolaannya di sanggau dan bagaimana mengatasi konflik lahan dari masyarakat terkait masalah kebun.
  3. Terkait LTKL, masalah yang ada di Kabupaten Bengkayang cukup kompleks contohnya pertambangan tanpa ijin. Hasil bimtek di Sanggau agar bisa dibagikan kepada Kabupaten Bengkayang.

Dari Kasubbid Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan diskusi terkait KLA di Kabupaten Sanggau.

Mengenai hal ini tanggapan dari sekretaris Bappeda Shopiar Juliasnyah, SE, MM adalah sebagai berikut

“Tentang kemiskinan intinya sama, awalnya kami sudah melakukan penyusunan SPKD di tahun 2020 ini, namun kedepannya akan tetap menggunakan RPKD. Untuk sistematika kajian karena masih menggunakan SPKD. Nantinya akan ditindaklanjuti ke peraturan bupati. Selanjutnya sistematika kajian yang telah kami susun dimulai dari latar belakang, tujuan, program kegiatan di hasil spkd sudah menggunakan Permendagri 90 tahun 2019. Indikator kemiskinan yang harus didapatkan datanya. Selanjutnya data yang harus diolah oleh pihak ketiga. Angka melek huruf yang terus turun di Kabupaten Sanggau harus dianalisis apa penyebabnya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sanggau saat ini stagnan karena investasi kontsan disebabkan lahan yang akan digunakan satu hamparan sudah tidak tersedia lagi. Kami juga meminta pada konsultan agar mendapatkan data hingga ke daerah seperti data Indeks Desa Membangun. Cara untuk menaikkan indeks indeksnya kami menetapkan Desa Fokus yang tiap tahun ada”

“CSR pada awalnya dikoordinasikan dibagian pembangunan Sekretariat Daerah kemudian pindah kebagian ekonomi Sekretariat Daerah. Pindah ke Bappeda pada tahun 2018 namun pada tahun 2021 kembali kebagian pembangunan Sekretariat Daerah jadi terakhir di Bappeda hanya 3 tahun. Selama di Bappeda kami memanggil perusahaan dari sekian banyak yang hadir hanya sekitar 50an perusahaan. Ternyata ada perbedaan komitmen pada tahun perencanaan antara kita dan perusahaan maka ada kesulitan dalam dalam meminta laporan. Dari 120 perusahaan yang wajib lapor hanya 28 perusahaan yang ada melaporkan”

Kepala Subbid Pemdes dan Kessos Abang Suriyanto, S.AP Menanggapi sebagai berikut:

“terkait Kabupaten Layak Anak (KLA) Bappeda termasuk kedalam tim. Sampai saat ini masih proses menyiapkan sarana dan prasarana untuk penilaian dengan sistem online. Kami di Bappeda sebagai koordinator namun leading sectornya ada di DinsosP3AKB. Yang jelas Bappeda mempunyai peran di KLA dan sampai saat ini sudah siap untuk penilaian tahun depan. Untuk tahun 2019 Kabupaten Sanggau sudah mendapat peringkat Pratama dan akan menuju Ahli Madya.”

Plt. Kabid Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Yulius Elto, S.Sos, M.A.P. menambahkan sebagai berikut:

“Terkalit Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), di Kalimantan Barat keanggotaannya ada di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Secara garis besar keanggotaan kita harus ada kontribusi dana setiap tahunnya. Nantinya akan kembali ke Sanggau untuk melaksanakan beberapa kegiatan – kegiatan, seperti seminar – seminar, bantuan teknis dan bantuan – bantuan kajian.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *