rth_20160925_192227

Kepala Bappeda: RTH Tanpa Terlihat Kota Arid

GARUDAPRO.COM, Sanggau – Kepala Biro Perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda) kabupaten, kuat Triyatmaka menyampaikan, berdasarkan amanat UU Nomor 26 tahun 2007, pembangunan kota harus menyisihkan 30 persen untuk ruang terbuka hijau (RTH), yang berfungsi untuk menahan penyerapan hujan.

“Karena tidak adanya ruang hijau kota akan terlihat tandus dan terlihat baik kota tanpa pohon. Untuk itu, pemerintah terus untuk mewujudkan RTH bisa dinimkati semua masyarakat di Sanggau,” katanya, Minggu (25/09/2016).

Dikatakanya, Sanggau benar-benar memiliki lebih dari 41 persen jika berdasarkan hukum telah lebih, jika Anda berbicara dengan seluruh kabupaten, jika skala kota masih diselesaikan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sanggau yang memiliki luas 12.858 kilometer persegi, Kabupaten sudah memiliki ruang 41 persen lebih hijau dalam bentuk hutan kota dan taman kota.

Tapi dengan memplot set BAPPEDA, lokasi hutan kota yang ada di beberapa lokasi seperti di daerah Bunut Desa 6,5 hektar, hutan merah Sabang taman kota dari 25 hektar, kawasan hutan kota Sanggau Permai stadion. ,” dia berkata.

kukuh-triyatmaka_20160424_114152[1]

Tak Lama Lagi, Sanggau Punya Jalur Kereta Api

SANGGAU. Pembangunan jalur kereta api di Kabupaten Sanggau semakin mendapat angin segar. Lantaran konsultan dari pusat telah datang untuk mengecek lokasinya.

“Kemarin, konsultan sudah ketemu saya. Kita juga sudah tunjukkan. Kita tunggulah hasilnya,” kata Poulus Hadi, Bupati Sanggau ditemui di kediamannya, Selasa (11/10).

Kendati tidak menyebut secara pasti rencana lokasi stasiun, namun ia menegaskan arahnya pada pengembangan Kota Sanggau. “Ke arah ‘darat’, karena link-nya ke trans Kalimantan, ke hulu. Jadi perencanaannya (jalur kereta api, red) saya dengar masih sampai Sanggau,” ujarnya.

Untuk jalurnya sendiri, masih belum dipastikan, apakah akan melalui Ngabang atau jalaur pantai (Tayan). Mengingat keduanya sama-sama memiliki potensi. “Karena daerah Ngabang juga jalur ekonomi, pantai juga sama. Tinggal nanti yang relible menurut konsultan, tentu juga ada kebijakan dari Pemerintah Provinsi. Tetapi titik akhirnya di Sanggau,” ungkap Poulus.

Dia juga mengatakan, datangnya konsultan merupakan bentuk penguatan rencana. “Mungkin 2019 sudah bisa action. Sekarang kan masih prasurvei. Akan masuk konsultan lebih detail lagi,” ujar Poulus.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau juga menyarankan agar stasiun dibangun di wilayah Kota Baru, dekat Sabang Merah. “Karena akan mudah link-nya ke Sungai Batu,” kata Poulus.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sanggau, Kukuh Triyatmaka menyampaikan, ada dua lintasan yang direncanakan, yakni dari Pontianak-Sanggau melewati Batu Ampar. Kemudian dari Sanggau menuju Pangkalan Bun, Kalteng.

Kukuh meyakini, lintasan dari Sanggau melalui Tayan sudah pasti. Sementara dari Simpang Ampar ada tiga alternatif, melalui Jalan Nasional Tayan Sanggau, melalui tengah (tembus ke Sungai Jaman, Empaong, Lape), melalui tepi sungai (Tayan ke Meliau kemudian ke Sungai Batu).

“Tetapi secara pilihan memang Pemda harap bisa motong lewat tengah karena dengan jarak 150 kilometer saja. Tetapi kalau lewat Sosok lebih panjang, lewat Meliau risiko terhadap pasang sungai, ” tutur Kukuh. (kn2)

Jbr__2968rf

Kenal Lebih Dekat Ketua MABM Sanggau

MABM SANGGAU – Sering kita dengar pepatah yang berbunyi ‘Tak Kenal Maka Tak Sayang’. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Sanggau. Saat ini, ketua MABM Sanggau dipimpin oleh bapak Budi Darmawan, STP, MMA.
Beliau merupakan PNS aktif di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau, tepatnya menjabat sebagai Kabid Sosbud di Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sanggau. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri, Resort Sanggau
Alumnus S2 IPB ini memiliki 1 orang istri yang berprofesi sebagai dokter yakni dr Dian Sucianni Fitri dengan dikaruniai 3 orang anak.
Kendati aktif diberbagai organisasi yang ada di Kabupaten Sanggau, bang Budi, begitu beliau karib disapa, tidak mengurangi jiwa semangat dalam mengemban tugas negara sebagai PNS. Selamat berjuang bang Budi.
Screenshot_2

Wabup Sanggau Hadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman BPPT dan UNTAN

KalbarOnline, Pontianak – Bertempat di gedung rektorat UNTAN lantai 3, dilaksanakan seminar dan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dan Universitas Tanjung Pura (Untan).

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak kurang lebih 100 peserta meliputi Bupati/Walikota, Bappeda, Dinas ESDM dan Dinas Hubkominfo se-Kalimantan Barat.

Kegiatan tersebut diawali dengan penandatangan nota kesepahaman antara BPPT dan UNTAN dan dilanjutkan dengan seminar yang diisi oleh beberapa narasumber antara lain, Dr Ir Hammam Riza, M.Sc yang merupakan Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material BPPT yang membahas peluang-peluang penerapan teknologi guna kemajuan Kalimantan Barat, kemudian Prof Dr Ismail Yusuf, MT (Guru Besar Fakultas Teknik Untan) memberikan materi PLTS dan PLT Bayu sistem komunal untuk kelistrikan pulau-pulau terisolir di Kalimantan Barat, kemudian Walikota Singkawang Drs H Awang Ishak, M.Si tentang penerapan Singkawang Smart Government, sedangkan Ir R Guntur Haryanto, MM yang merupakan Kepala Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi BPPT yang memberikan materi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung Implementasi E-Government di Kota Singkawang.

Sementar itu dalam sesi tanya jawab banyak berkaitan dengan penanggulangan kekurangan energi listrik yang berakibat susahnya penerapan teknologi, dalam kegiatan tersebut Kabupaten Sanggau dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sanggau Drs Yohanes Ontot, sedangkan Bappeda Sanggau dihadiri oleh Edi Sasmito yang berharap keinginan Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menindaklanjuti kerjasama dengan BPPT tentang penerapan teknologi yang hingga saat ini belum ada tanggapan dari BPPT.

Perwakilan Bappeda Sanggau, Edi Sasmito menambahkan bahwa Kabupaten Sanggau memiliki sumber daya alam untuk pembangkit listrik tenaga air yang bertempat di bendungan Merowi yang telah diukur dan cukup mampu untuk daya listrik, “namun dengan banyaknya kebun sawit mengakibatkan kurangnya debit air pada musim kemarau, harapan kedepan baik BPPT, UNTAN dan Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat bersinergi dalam mengatasi kekurangan pasokan listrik,” ujarnya. (Leo)

20150121Jokowi_di_Entikong

Pemkab Sanggau Siapkan Entikong Sebagai Kota Baru

Sanggau (Antara Kalbar) – Pemerintah Kabupaten Sanggau akan memastikan Entikong bakal menjadi sebuah kota baru di kabupaten tersebut.
“Entikong akan kita jadikan kota baru di Kabupaten Sanggau. Ini sesuai dengan instruksi Presiden,” kata Bupati Sanggau Paolus Hadi di Sanggau, Sabtu.
Ia meminta kepada Bappeda Sanggau untuk segera merancang tata kota Entikong untuk wilayah perbatasan.
“Saya minta Bappeda merancang tata kota Entikong ini,” katanya menegaskan.
Pada kesempatan itu, Hadi mengimbau kepada kepala desa agar lebih pandai memilah-milah, yang mana yang menjadi urusan desa, lantas yang mana urusan Pemkab Sanggau.
“Perencanaan-perencanaan sudah diekspose oleh Bappeda. Apa yang menjadi pola pikir atau usulan rencana kerja dari seluruh SKPD yang nantinya akan dijabarkan melalui rangkaian musrenbang, karena ada beberapa hal strategis yang harus jadi prioritas kerja yang akan dibahas bersama DPRD,” ungkap Hadi.
Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke Entikong Januari lalu menyatakan akan membangun kawasan itu sebagai sebuah pelabuhan yang moderen.

Editor: Teguh Imam Wibowo

COPYRIGHT © ANTARA 2015

rth_20160925_192227

Kepala Bappeda: Tanpa RTH Kota Terlihat Gersang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU – Kepala Badan Perencanaan dan Pembagunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka menyampaikan, berdasarkan amanah UU nomor 26 tahun 2007, pembangunan sebuah kota harus disisihkan 30 persen untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang berfungsi untuk menahan serapan hujan.

“Karena tanpa adanya RTH sebuah kota akan terlihat gersang dan terlihat baik sebuah kota tanpa pohon. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya mewujudkan RTH yang bisa dinimkati seluruh masyarakat di  Sanggau,” katanya, Minggu (25/9/2016).

Dikatakanya, sebenarnya Sanggau sudah memiliki lebih dari 41 persen, kalau berdasarkan UU sudah lebih, kalau bicara seluruh Kabupaten, kalau skala Kota sekarang masih kita hitung.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sanggau yang memiliki luas 12.858 kilo meter persegi, Kabupaten sudah memiliki 41 persen lebih RTH dalam bentuk hutan kota dan taman kota.

Namun Berdasarkan ploting yang ditetapkan BAPPEDA, lokasi hutan kota ada dibeberapa lokasi seperti di kawasan Kelurahan Bunut seluas 6,5 hektare, hutan kota di taman sabang merah 25 hektar, hutan kota kawasan stadion Sanggau Permai.

“Itu sudah kita tetapkan termasuk yang kecil-kecil di antaranya taman Sabang Merah, Taman Komunitas, Taman perahu layar, taman samping GPU, kawasan kampung Sentana, minimal 30 persen dari luas kota kita sudah terpenuhi,” katanya.

Hanya saja, luas kota sampai saat ini, dikatakan Kukuh masih dalam proses penghitungan.

“Tapi tim kami di BAPPEDA sudah mengarahkan di beberapa titik antara lain itu kawasan yang sudah kita tetapkan diantaranya yang saya sebutkan tadi. Asumsi kita masih diatas 30 persen,” jelasnya.

Dikatakanya, Pemerintah Daerah akan terus berupaya mendorong sbertmabahnya RTH baru di Kota dan Kabupaten Sanggau.

“Kitakan sudah punya tim-tim yang akan mendorong itu, saat ini yang Pemerintah Pusat intervensi itukan baru ada di tiga Kabupaten di Kalbar yaitu Sanggau, Kapuas Hulu dan Singkawang, kita juga sudah miliiki Forum Komunitas Hijau (FKH.red) yang merupakan bagian stratagei untuk mengejar itu,” jelasnya.

Tidak hanya membuat taman-taman kota, Pemerintah Daerah juga sudah berencana akan membuat pinggiran sungai menjadi hijau, termasuk seluruh kawasan Kota.

“Persoalan kita di tanah, kita juga berenacana akan membuat alun-alun yang akan kita jadikan juga taman,” tegasnya.

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Jamadin
20150307Bupati_Sanggau_didampingi_para_kepala_SKPD_M_Khusyairi[1]

Bupati Sanggau Siapkan Pengembangan Sejumlah Daerah Baru

Sanggau (Antara Kalbar)- Bupati Sanggau Paolus Hadi S Ip, M Si mencatat ada 15 sektor atau aspek yang menjadi target pembangunan kabupaten itu.
“Ini mencakup berbagai aspek, kita bagi wilayah-wilayah,” ungkap Hadi saat menghadiri forum SKPD bidang sumber daya manusia, pemerintahan, pengembangan aparatur, perekonomian dan insfrastruktur di Bappeda Sanggau.
Dipaparkan Hadi, fokus sasaran itu meliputi jalan dan jembatan, wilayah perbatasan, wilayah objek wisata, wilayah sinyal telekomunikasi, wilayah bersih dan indah.
Kemudian wilayah terang, wilayah sanitasi, wilayah pemukiman rakyat, sektor pengadaan barang dan jasa, wilayah sistem elektronik, wilayah tanah, wilayah dermaga, wilayah pasar, wilayah irigasi dan air.
Ia melanjutkan, salah satu program yang tercatat dalam rencana kerja Pemkab Sanggau yakni kawasan Muara Kantuk, Kota Sanggau yang akan dilaksanakan penataan.
Kemudian, kawasan Batu Tulis Pancur Aji akan dirancang menjadi kampung wisata di Sanggau. Lalu untuk kedepannya, kawasan sumber air panas Sipatn Lotup terletak di Kecamatan Jangkang akan dijadikan objek wisata di Kalbar.

kukuh-triyatmaka_20160424_114152[1]

Dana DAK Dipangkas Rp 14,7 Miliar dari Pemerintah Pusat, Ini Tanggapan BAPPEDA Sanggau

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sanggau Kukuh Triyatmaka membantah bahwa pemotongan dana transfer sebesar 10 persen atau Rp14,7 miliar dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2016 disebabkan karena serapan anggaran tahun 2015 tidak terserap maksimal.

“Bukan karena yang lalu, pemotongan ini terkait dengan APBN. APBN inikan sekarang, proyeksi ataupun target pendapatan Negara itukan hampir Rp 2000 triliun. Pak Jokowi sekarang inikan masih pusing karena pendapatan itu pada triwulan pertama kemarin ataupun prediksi untuk sekarang ini targetnyakan tidak tercapai sampai Dirjen Pajaknya mundur kemarin,” katanya, Jumat (22/4).

Berdasarkan informasi dari berbagai media, lanjut Kukuh, target yang tidak tercapai sebesar Rp 290 triliun.

“Berdampaknya dari situ, bukan hanya Sanggau tetapi seluruh Daerah, padahal anggaran itu sebenarnya sudah masuk dalam APBD 2016, tapi sementara ini ditangguhkan dulu, ” jelasnya.

“Itulah konsekuensinya karena memang pusat tidak mampu memenuhi target bukan karena keterlambatan proyek tahun lalu, kalau sekarang kita terlambat misalnya, kita tidak akan dibayar dengan transfer uang tetapi diberikan Surat Berharga Negara (SBN), tetapi itupun perlu waktu untuk mengambil dana itu kembali,” tambahnya.

Kendati begitu, Pak Presiden, lanjut Kukuh, posisi dana transfer daerah tidak akan terganggu karena yang dikorbankan pemerintah pusat.

14[1]

Kunjungan Tim KPDT RI bersama BAPPEDA-SKPD Kab.Sanggau ke Kecamatan Entikong

Dalam rangka mendampingi  Tim Kerja dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia ke Kecamatan Entikong, bersama SKPD Sanggau dan Camat Entikong, mengenai lokasi pembangunan sarana dan prasarana bidang Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat disekitar wilayah Kecamatan Entikong Kab. Sanggau, Tim Bappeda bersama SKPD Kab.Sanggau tepat pada hari selasa 16 Oktober 2012 pukul 07.30 WIB melakukan perjalanan dari Kota Sanggau menuju Kecamatan Entikong, waktu tempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam dengan tujuan kantor kecamatan Entikong. Tim Bappeda-SKPD Kab.Sanggau di dampingin Camat Entikong terlebih dahulu mempersiapkan penyambutan dari kunjungan kerja Tim KPDT berdasarkan agenda perjalanan yang telah disusun.

Pada pukul 11.00 WIB Tim KPDT tiba di Kecamatan Entikong dan langsung menuju lokasi pertemuan di Rumah Pintar Alambhana Cenderia-1 disambut oleh yayasan Rumah Pintar yang di prakarsai oleh KODIM 1204 Sanggau yang dikelola oleh para istri prajurit TNI setempat. Tim KPDT berdiskusi bersama pengelola Rumah Pintar yang didampingi oleh Camat Entikong beserta SKPD bidang Pendidikan dan Bappeda Kab.Sanggau. Usai diskusi Tim KPDT melihat langsung ruang-ruang kelas beserta kelengkapan fasilitas sebagai alat pendukung pendidikan di Rumah Pintar Kecamatan Entikong.

erjalanan berikutnya dilanjutkan menuju gedung Lumbung Belajar dan pada ada pukul 11.57 WIB Tim KPDT tiba di lokasi. Lumbung Belajar merupakan wadah yang bersifat pendidikan uluar sekolah bagi masyarakat umum. Lumbung Belajar terletak di kawasan permukiman masyarakat, bangunan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga tercipta rasa kepedulian yang tinggi bagi warga sekitar untuk menjaga dan merawat bangunan. Pendidikan Luar Sekolah ini dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Anak Bangsa Kecamatan Entikong, dengan kapasitas ruang, kondisi alat peraga dan prasarana pendidikan yang lainnya masih sangat membutuhkan bantuan. Tim KPDT berdiskusi dengan pengelola Lumbung Belajar yang di dampingi Camat Entikong, berbagai kendala yang dihadapi baik dari kendala terbatasnya alat dan bahan maupun kondisi bangunan.

Puskesmas Kecamatan Entikong merupakan tujuan kunjungan berikutnya dan masih berada disekitar kota Entikong. Pada pukul 12.30 WIB rombongan memasuki ruang tunggu pelayanan kesehatans dan disambut oleh pengelola Puskesmas bersama Kepala Puskesmas Entikong yang didampingi Dinas Kesehatan Kab. Sanggau. Dalam kunjungannya Tim KPDT memantau sejauh mana kinerja pelayanan kesehatan melalui diskusi singkat antara Tim KPDT dengan pengelola Puskesmas. Tim KPDT melihat langsung pelayanan kinerja puskesmas terhadap pasien, dan mengetahui langsung kapasitas ruang-ruang pendukung pelayanan hingga pada standarisasi klinis laboratorium kesehatan dan peralatan pendukungnya. Masih ditemui kendala pelayanan dikarenakan minimnya jumlah ruang (fungsional dan kapasitas ruang) dan jenis peralatan medis yang kurang memadai. Kunjungan Tim KPDT juga menyempatkan diri melihat kondisi rehab bangunan Posyandu Kecamatan Entikong yang berada tidak jauh dari Puskesmas.

Perjalanan berikutnya dilanjutkan ke Balai Latihan Kerja Kecamatan Entikong. Pada pukul 13.01 WIB Tim KPDT beserta rombongan SKPD Kab.Sanggau yang didampingi Bappeda dan Camat Entikong tiba ditempat. Balai latihan Kerja Kecamatan Entikong merupakan wadah pelatihan profesi bagi para calon Tenaga Kerja Indonesia di sekitar Kecamatan Entikong dan umumnya bagi calon TKI se-Kabupaten Sanggau yang dibina langsung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mempersiapkan kemampuan teknis bagi para calon TKI yang akan bekerja baik di negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam, maupun di sekitar wilayah administratif Kabupaten Sanggau. Pelatihan profesi di BLK Kecamatan Entikong dilengkapi beberapa ruang kelas diantaranya otomotif, menjahit, tara rias pengantin dan lain sebagainya dimana tenaga pengajarnya bersumber dari provinsi, daerah maupun teknisi lokal.

jalan-mulus_20160605_111707[1]

Bappeda Klaim 58 Persen Jalan di Sanggau Berkondisi Baik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka mengaku optimis target pembangunan jalan dengan kondisi baik seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di masa Pemerintahan Bupati Sanggau Paolus Hadi dan Wakil Bupati Yohanes Ontot akan tercapai 100 persen.

“Target kita di RPJMD itukan sekitar 65 persen jalan Kabupaten di Sanggau ini kondisi baik, kalau kita melihat progresnya sudah terealisasi sekitar 58 persen, target Bupati hingga akhir masa jabatan itu sekitar 65 persen sesuai RPJMD tapi ada revisi lagi,” katanya belum lama ini.

Dikatakan Kukuh, target tersebut bakal berubah dikarenakan permintaan Bupati Sanggau menambahkan jalan berstatus Kabupaten.

“Kemaren itu status awal panjangnya 830 kilo meter (KM) sekarang kita mau revisi menjadi 900 KM, jadi ada penambahan, karena Bupati minta penambahan jalan Sanjang menuju Mengkiang, kemudian jalan Perintis Pancur Aji supaya kami nanti bisa usulkan di DAK,” katanya.

Untuk jalan nasional, secara keseluruhan hanya tinggal 23 persen saja kondisinya belum mantap dan saat ini sedang dalam proses kontrak. Sementara status jalan yang lumayan rumit diakui Kukuh, di jalur perbatasan Entikong.

“Disana yang agak berat karena statusnya ada yang masuk kawasan hutan lindung yaitu di Suluh Tembawang menuju Siding, Siding itu Kabupaten Bengkayang masuk kawasan hutan lindung, Satkernya agak ngeri-ngeri sedap katanya, “ ujarnya.

Dari jalan nasional menuju perbatasan, mulai dari Simpang Tanjung menuju Sekayam sepanjang 75 KM lebih ditambah Balai Karangan menuju Entikong sepanjang hampir 18 KM.

“Jadi totalnya plus minus 93 KM, malah justru dari Entikong menuju Balai Karangan itu yang rencananya diminta Presiden melalui Perpres nomor 6 tahun 2015 menjadi dua lajur empat jalur yang saat ini sedang berjalan pekerjaannya, progresnya cukup bagus disana, hanya persoalannya ada penambahan ruang pemanfaatan jalan dan ruang milik jalan lebih luas dari semula yang mesti dibebaskan, ” jelasnya.